Telan Dana hinggaRp 1,1 Milyar?
MELIAU-RADAR-Belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Pembangunan jembatan di Sungai Mata Buri yang berada di antara Kecamatan Meliau dan Tayan belum juga tuntas pengerjaannya.
Jembatan sepanjang 30 meter, hingga sampai saat ini belum juga selesai. Padahal, konon telah memasuki pembangunan tahap ketiga pada APBD tahun 2008 hingga menelan dana sebesar Rp 1,1 miliar. Namun pembangunannya seolah terbengkalai dan tidak diketahui apa penyebabnya. Ini kemudian menimbulkan pesimistis warga jika jembatan tersebut segera rampung. Masyarakat sudah lama melakukan pengawasan atas pembangunan jembatan ini.
Jadi pertanyaan lagi, bagaimana pengawasan yang dilakukan instansi terkait.
Untuk diketahui pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sanggau, selalu diawali melalui mekanisme perencanaan yang matang dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari tingkat desa dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) selanjutnya dibawa di forum tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten.
“Dari tahapan-tahapan itu, hasilnya dijadikan sebagai konsep RKPD, KUA, PPAS dan dituangkan dalam RAPBD untuk kemudian dibahas oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Setelah disepakati bersama, maka RAPBD akan disepakati menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah alias APBD,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sanggau Ir. Kukuh Triyatmaka, MM dalam rangka kegiatan sosialisasi pembangunan tahun anggaran 2008 di Kantor Camat Meliau pekan lalu.
Ketika RADAR bertandang ke kantor Camat Meliau untuk konfirmasi masalah ini, Maringga, BA, camat Meliau tidak berada di tempat.
“Kalau masalah proyek sudah sangsut seperti ini, semua pejabat sedapat mungkin cuci tangan” demikian dikatakan Marbun salah seorang warga Meliau yang kebetulan bertemu RADAR di kantor camat.
Dia juga pernah mengingatkan para kepala desa, kepala dusun dan sejumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Meliau, jika ada proyek pembangunan yang ada disampaikan kepada masyarakat supaya diketahui bersama. Baik dalam bentuk proyek jalan, jembatan maupun ataupun bangunan fisik lainnya.
Masyarakatpun wajib mengawasi jalannya proyek pembangunan itu. Dan dari persoalan itu pula kerap kali mendapat tanggapan dari warga masyarakat.
Seperti dituturkan oleh Alex yang sehari-harinya bekerja sebagai supir truk angkutan. Dia mengatakan, bahwa setiasp proyek yang dibiayai oleh pemerintah melaului APBD yang duitnya berasal dari keringat rakyat, tidak akan punya artinya jika tidak ada pengawasan. Khususnya kontrol dari pemerintah melalui instansi terkait. “Seringkali pemerintah mengharapkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam fungsi kontrol pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Namun perlu diketahui, bahwa masyarakat kerap kali tidak memiliki kekuatan,” katanya.(Rip/Jen/Mbar)