Ancaman Keamanan Bayangi Pemilu 2009

JAKARTA-RADAR-Pemilihan Umum 2009 dibayang-bayangi ancaman keamanan. Sinyal lampu kuning tanda bahaya itu datang dari Kepala Badan Pembinaan Keamanan (Kababinkam) Mabes Polri Komjen Pol Imam Haryatna.
Jenderal bintang tiga tersebut lantas membeberkan sejumlah persoalan yang berpotensi mengganggu tahap pemilu nanti. Dia menilai persiapan penyelenggara pemilu, seperti distribusi logistik, belum optimal.
Kendala lain yang diperkirakan menjadi gangguan nyata pada pengamanan Pemilu 2009 adalah belum selesainya penyusunan dan pembahasan legislasi, seperti UU Pilpres, Susduk DPR, DPD, dan DPRD, serta peraturan KPU.
"Selain itu, belum akuratnya data kependudukan, jumlah pemilih dan jumlah TPS, dan masih ada residu permasalahan pilkada yang belum terselesaikan seperti di Maluku Utara," ujar Imam Haryatna dalam paparannya pada Forum Strategis Pengamanan Pemilu Tahun 2009 dalam Rangka Stabilitas Nasional di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, kemarin (12/. Acara itu juga dihadiri Menko Polhukam Widodo A.S., Mendagri Mardiyanto, Kapolri Jenderal Sutanto, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.
Imam menambahkan, pada 2008 masih ada 80 daerah yang melaksanakan pilkada. Itu bersamaan dengan tahap kampanye pemilu legislatif. "Harus diakui, sarana dan alat pendukung Polri masih terbatas yang juga berpengaruh pada efektivitas operasi pengamanan," katanya.
Untuk melakukan pengamanan, lanjut dia, Polri akan menggunakan strategi operasi kepolisian terpusat. "Akan dilakukan Satgas Operasi Pusat dan Satgas Operasi Daerah dengan dibantu TNI, instansi terkait, serta mitra kamtibmas lain," jelasnya.
Pelaksana keamanan juga mengedepankan kegiatan preventif yang didukung kegiatan deteksi intelijen dan penegakan hukum rutin. "Harapannya, tindak kriminalitas jelang pemilu bisa ditekan sehingga suasana bisa semakin kondusif," ujarnya.
Aparat polda akan diberdayakan sebagai induk pengamanan di daerah, polres sebagai kesatuan operasional dasar, dan polsek sebagai ujung tombak operasional kepolisian. Selain itu, membangun kekuatan Polri di wilayah perairan dengan menyiapkan lima satuan wilayah polisi perairan.(rdl)