DERMAGA SUKABANGUN MEMPRIHATINKAN

KETAPANG-RADAR- Dermaga pelabuhan niaga Sukabangun Ketapang, kondisinya sangat memprihatinkan. Lantai dermaga sudah bolong-bolong karena termakan usia. Kalau dilihat dari waktu pembuatannya sebenarnya belum terlalu lama. Tapi karena tidak ada perawatan atau pemeliharaan yang baik dari instansi yang berwenang, maka banyak kerusakan yang terjadi didermaga pelabuhan Sukabangun Ketapang.
Sebagaimana kiota ketahui, setiap harinya aktivitas di dermaga pelabuhan tersebut sangatlah padat. Baik dalam hal bongkar muat barang maupun lalu lintas penumpang dari dan ke daerah luar Ketapang. Bila menilik kondisinya saat ini, banyak tongkat penopang dermaga yang sudah usang, lantai dermaga yang bolong-bolong. Sudh barang tentu perlu ada perbaikan secepatnya, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Untuk itu diharapkan pihak pemda dapat menilik langsung kondisi dermaga di lapangan. Demikian dikatakan Roy Runtu, SE, ketua LPPD (Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah) Ketapang. Menurut Roy Runtu SE, masalah infrastruktur yang ada di Ketapang, tinggal bagai mana kebijakan yang dibuat dan disepakati antara Pemkab dangan DPRD Ketapang. Dengan demikian pihak pemerintah akan mampu menjawab persoalan-persoalan yang di hadapi, “Tentu hal ini perlu adanya perhatian yang serius dari Pemkab Ketapang, untuk mengatasi masalah dermaga pelabuhan Sukabangun Ketapang”. Ujarnya.
Roy Runtu yang juga Sekretaris MPC Pemuda Pancasila kabupaten Ketapang, menurutnya, selama ini sektor pehubungan laut, maupun udara, menjadi jalan pembuka terisolirnya suatu daerah, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah kepulauan. Dengan demikian pelabuhan laut maupun udara merupakan pintu keluar masuk yang sangat penting bagi daerah. Karena daerah kepulauan hanya dapat ditempuh melalui laut atau udara. Oleh karena itu lanjutnya, peran dermaga pelabuhan sangat dominan dalam menunjang perekonomian daerah khususnya Ketapang, Dia mengharapkan agar  Pemkab perlu adanya terobosan terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)  sektor perhubungan laut dan udara.
“Harus ada perda sebagai dasar untuk penarikan retribusi baik di dermaga pelabuhan Sukabangun, maupun bandara Rahadi Oesman Ketapang”,tukasnya.(Dedi.S).