Pemerintah Harus Hitung Kuota BBM dengan Benar

Minggu, 27 April 2008 21:38 WIB
Pemerintah Harus Hitung Kuota BBM dengan Benar

JAKARTA--Radar-Pemerintah diminta untuk menghitung kuota BBM bersubsidi secara benar dengan melakukan survei mendalam mengenai seberapa besar kebutuhan bahan bakar minyak itu di dalam negeri.

"Apakah kuota BBM bersubsidi itu sudah dihitung secara benar dan mendalam?" kata Sekretaris Jenderal Komite Indonesia untuk Pengawasan dan Penghematan Energi (Kipper), Sofyano Zakaria di Jakarta, Minggu (27/4).

Menurut dia, Pemerintah belum melakukan survei secara mendalam soal seberapa besar kebutuhan riil BBM di dalam negeri.

Penghitungan secara benar kuota BBM bersubsidi itu diperlukan sejalan dengan makin melambungnya harga minyak dunia sehingga menambah berat beban subsidi BBM yang ditanggung oleh Pemerintah.

Pemerintah berupaya untuk mengamankan target konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 35,5 juta kiloliter dalam APBN-P 2008.

Dijelaskannya, menghitung kuota BBM itu harus dilihat dari banyak sisi. Di satu sisi, perhitungan dari asumsi jumlah kendaraan tentu telah dilakukan. Tapi apakah usia kendaraan juga dicermati karena semakin tua kendaraan itu maka ada kecenderungan boros dalam penggunaan BBM.

Kebutuhan BBM di dalam negeri juga dapat dipengaruhi oleh jarak tempuh seperti mereka yang tinggal di daerah Bodetabek, sementara lokasi pekerjaannya di Jakarta.

"Tentu ini juga sangat berpengaruh terhadap kebutuhan BBM. Apakah ini juga dipakai dalam penetapan besaran kuota BBM," katanya.

Terkait dengan BBM bersubsidi, Sofyano mengingatkan bahwa BPH Migas dan Polri terus meningkatkan pengawasannya terutama

terhadap kasus penyelewengan seperti penjualan kepada pihak yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi ini.

BPH Migas dan Polri, tambanya, harus benar-benar melakukan pengawasan dan tindakan terhadap SPBU (khususnya di luar Jabodetabek) yang menjual BBM bersubsidi kepada pembeli yang gunakan jeriken/drum karena hal ini rawan penyelewengan.

"Masih banyak sekali SPBU yang melayani pembeli dengan jeriken atau drum.Ini harus ditindak tegas," katanya.

Untuk itu, Pemerintah harus menegaskan kembali bahwa BBM bersubsidi hanya untuk dipergunakan bagi alat transportasi darat non industri yang hanya dijual di SPBU saja sehingga penjualan kepada pengguna di luar itu melanggar ketentuan dan kepada penjual (SPBU) dapat dituduh melanggar UU Migas.

"Pemerintah segera bentuk pengawasan penghematan energi hingga tingkat kelurahan/desa," ungkapnya. (Ant/OL-06)