JAKARTA-RADAR- Mendekati pergantian kepemimpinan lewat Pemilu 2009, tidak hanya parpol yang muncul seperti cendawan di musim hujan. Para akademisi dan sejumlah tokoh nasional juga beramai-ramai mendirikan lembaga yang mereka klaim sebagai pengawal perubahan kekuasaan lima tahunan di Indonesia itu.
Dalam sehari kemarin, setidaknya, dideklarasikan dua lembaga berbeda. Yaitu, Majelis Kebangsaan Indonesia (MKI) dan Institute for Democracy and Legal Empowerment (Ideal). Dua lembaga tersebut memiliki napas sama, yakni mengawal produk Pemilu 2009.
MKI dimotori sejumlah tokoh. Antara lain, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, mantan KSAD Jenderal (pur) Ryamizard Ryacudu, mantan cawapres Salahuddin Wahid, dan ekonom kerakyatan Sri-Edi Swasono.
Menurut Rizal, persoalan yang paling mengkhawatirkan menjelang Pemilu 2009 adalah krisis kepemimpinan. "Kami ingin memanfaatkan forum ini untuk menjawab krisis tersebut," ujarnya, di sela acara pendeklarasian MKI, di Balai Kartini, Jakarta, kemarin (28/
.
Hal itu dilakukan dengan menjadikan MKI sebagai wadah untuk memikirkan cita-cita bangsa. "Lantas, kami juga akan ajak semua komponen bangsa untuk bergabung mewujudkannya," tandasnya.
Menurut dia, Pemilu 2009 tidak hanya mencari presiden atau anggota DPR. Yang lebih penting adalah memunculkan sosok pemimpin yang punya jiwa negarawan. "Ini agenda yang mendesak untuk menjawab permasalahan terkini," tuturnya.
Di tempat berbeda, juga dideklarasikan lembaga Ideal yang mengaku siap mengawal partai politik dalam konteks penegakan hukum. Lembaga yang berisi kalangan profesional tersebut dipimpin oleh Jazuni, seorang doktor bidang hukum.
Saat pendeklarasian, sejumlah akademisi lain turut hadir. Mereka, antara lain, Denny Indrayana (pengamat politik dan hukum UGM) dan Fajroel Rahman ( dosen UGM). Datang pula, anggota Komisi III DPR dari FPKS Fachry Hamzah. "Tidak bisa tidak, parpol memang harus dikawal dengan kepastian penegakan hukum," ujar Denny saat memberikan sambutan. (dyn/tof)