Wakil Rakyat yang tidak Dikenal Rakyat

PONTIANAK-RADAR-Anggota dewan yang juga dikenal sebagai wakil rakyat ternyata tidak dikenal oleh rakyat yang memilih mereka. Hasil survei Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tahun 2004 menunjukkan 68,4 % masyarakat tidak mengenal nama orang yang mewakili mereka di DPR. Ini menjadi ironis karena seharusnya DPR seharusnya menjadi rumah bagi rakyat dimana tuannya harus tahu siapa yang ditugasi untuk mengurusi urusan tuannya.

"DPR seharusnya menjalankan peran representasinya. Untuk itu, dibutuhkan kepekaan politik, kemampuan teknis dan kemampuan metode dari institusi DPR untuk mengatasi gap antara keinginan masyarakat dan tugas DPR sebagai perwakilan dari rakyat," ujar pengamat dari PSHK Bivitri Susanti dalam dialog bertajuk Membangun Parlemen Pro-Rakyat di Jakarta, Kamis (11/9).
Oleh karena pemilihan anggota legislatif dilakukan melalui saluran partai politik, lanjut Bivitri, mekanisme kaderisasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap parpol dalam memilih caleg. Untuk itu, setiap parpol harus menyusun program pengkaderan yang berorientasi representasi termasuk pembenahan institusi DPR sehingga mekanisme penyerapan aspirasi bisa diawali lewat parpol.
Hal itu pula yang disadari oleh anggota DPR RI Komisi XI dari FPDIP Maruar Sirait. Menurutnya, rekrutmen yang tidak pas menjadikan aspirasi masyarakat yang jelas tidak diperjuangkan dengan benar sehingga terdistorsi kepentingan para elit.
"Oleh karena itu, dengan adanya tekanan yang kuat dari masyarakat menjadikan kami sangat terbantu untuk membuat keputusan yang mengandung kepentingan mayoritas rakyat," ujar Maruar.
Kondisi DPR yang banyak diberitakan buruk di media menjadikan banyak pihak bersikap sinis terhadap lembaga ini. Ini semakin menegaskan kondisi DPR benar-benar di tingkat yang paling lemah karena kepercayaan publik terhadap lembaga ini semakin menurun.
Untuk mengembalikan posisi DPR menjadi lembaga yang terhormat di mata publik, menurut anggota DPR RI dari FPKB Abdullah Azwar Anas, mau tidak mau DPR harus dikontrol mulai dari awal hingga akhir. Artinya, partai politik mempunyai peran besar untuk menciptakan seorang anggota legislator yang berkualitas dan mempunyai visi ke depan yang membangun bagi rakyat.
Sedangkan bagi anggota DPR Komisi III dari FPKS Fahri Hamzah, secara individu, anggota DPR itu lemah dan oleh sebab itu diperlukan penguatan yang berasal dari sokongan semua elemen di institusi yang menjadikannya kuat untuk menjalankan kewenangan dan fungsinya sebagai anggota dewan.

Ia menilai kelemahan tersebut karena tidak didukung rencana matang dari anggota legislator ketika dia menjejakkan kakinya di DPR pertama kali. Terlebih, staf yang bekerja di gedung dewan dipilih berdasarkan kedekatan dengan anggota legislatif bukan didasarkan kompetensinya.
"Kewenangan anggota legislatif itu besar tapi karena individunya lemah, akhirnya kewenangannya dipakai untuk tujuan yang negatif," sahut Fahri.

Oleh karena itu, dalam pandangan pengamat dari Formappi Sebastian Salang, seharusnya sedari awal parpol sudah mengakomodir semua kepentingan marjinal, seperti pemuda, perempuan dan penyandang cacat, sehingga suara masyarakat bisa tersalurkan dengan lebih jelas. (denmas)