APBN Tak Pro-Rakyat Miskin

JAKARTA - RADAR - Pemerintah dinilai gagal menjalankan program pengentasan kemiskinan. Itu terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin yang tidak signifikan dalam empat tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. ''Belum ada perbaikan. Kalaupun ada, tidak menyentuh akar persoalan,'' ujar Ketua Umum DPP Pengajian Al Hidayah Aisyah Hamid Baidlowi dalam sambutan pembukaan Rakernas Pengajian Al Hidayah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin (23/6).

Badan Pusat Statistik (BPS) Maret lalu mencatat bahwa jumlah penduduk miskin 37,17 juta jiwa atau 16 persen dari total penduduk. Kemiskinan menyebabkan rakyat tidak bisa memperoleh akses pendidikan dan pelayanan kesehatan optimal. Akibatnya, derajat kesehatan masyarakat makin rendah. Biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan juga kian mahal. ''Apalagi, kualitas pelayanan kesehatan masih buruk,'' ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPR itu.

Sebelumnya, sejumlah fraksi dari partai pendukung pemerintah menilai pemerintahan SBY-JK gagal menjalankan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Ini terlihat dari stagnasi jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka yang mencapai sembilan persen. Selain itu, ada 199 kabupaten dan 3.000 desa berstatus tertinggal. ''Dalam pengentasan kemiskinan, rapor SBY-JK hanya 5,5,'' imbuh Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Mahfud Sidiq.

Ketua Fraksi BPD Jamaludin Karim menilai kegagalan pemerintah mengurangi jumlah orang miskin dan pengangguran karena sistem politik anggaran yang tidak berpihak pada rakyat miskin. ''APBN meningkat setiap tahun, tetapi tidak ada korelasi yang kuat dengan penurunan jumlah orang miskin dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi memang tinggi, tapi pendapatan per kapita masyarakat rendah,'' katanya. (noe/oki)